CAll Us: (+62331) 336728 Live Chat

Kurikulum Ilmu Pemerintahan

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi Program Studi. Kurikulum memuat matakuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.
Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Struktur Kurikulum

Jumlah SKS di Ilmu Pemerintahan adalah 149 SKS. Berikut susunan jenis mata kuliah tersebut.

Jenis Mata Kuliah Sks Keterangan
Matakuliah Wajib

143

 

Setiap mahasiswa wajib menempuh
Matakuliah Pilihan 6 Mahasiswa memilih dua dari delapan matakuliah pilihan yang disediakan (Birokrasi Indonesia, Politik dan Hukum Agraria, Akuntasi Pemerintahan, Kewirausahaan, Gerakan Sosial Politik, E-Government, Kepegawaian Daerah, Hukum Tata Negara)
Jumlah Total 149 Disediakan 57 Mata kuliah sebanyak 167 sks

 

Kompetensi Lulusan Ilmu Pemerintahan

Kompetensi utama lulusan Prodi Ilmu Pemerintahan adalah:

  1.  Memiliki kemampuan dan keterampilan untukmenerapkan pengetahuan teoritis dalam bidang  pemerintahan secara umum serta pemerintahan lokalsecara khusus;
  2. Memiliki kemampuan untuk menghubungkanbidangilmu pemerintahan dengan bidang ilmu lainnya;
  3. Memiliki kemampuan menguasai fungsi dan peran kelembagaanpemerintahan, baik yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional;
  4. Memiliki  kemampuan  menggunakanmetode  analitik  dalam  memecahkan berbagai masalah pemerintahan dan politik lokal;
  5. Memiliki  kemampuan  menganalisishubungan  ilmu  pemerintahan  dengan perilaku sosial dan politik dalam masyarakat;
  6. Memiliki kemampuan secaramandiri dalam memecahkanberbagai masalah dalam bidang pemerintahan dan politik lokal;
  7. Memiliki kemampuan untukmenerapkan fungsi manajemen pemerintahandan politik lokal dalam rangka pencapaian Clean Government dan Good Governance.

Kompetensi pendukung lulusan Prodi Ilmu Pemerintahan adalah:

  1. Memiliki karakter yang islami, jujur, mandiri, bertanggung jawab, taqwa, serta cerdas tanggap kepada perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  2. Memiliki wawasan pendidikan moral dalam perspektif kemuhammadiyahan  melalui penggunaan bahasa yang santun;
  3. Memahami norma yang berlaku di masyarakat (institusi atau umum) dalam berkarya di tingkat regional, nasional dan internasional;
  4. Memiliki semangat dan motivasi untuk melaksanakan penelitiandan pengabdian masyarakatguna pengembangan karir di bidang Ilmu Pemerintahan dan politik lokal;
  5. Memiliki  kemampuan  berinteraksidan  berkomunikasi  secara  efektif,  baik secara ilmiah maupun secara praktis dalam berbagai situasi dan kondisi;
  6. Memiliki rasa  tanggung  jawab, jiwa  pengabdian  dan  patriotisme  kepada bangsa dan negara;
  7. Memiliki  kemampuanbekerjasama  dalam  kelompok  yang  bersifat  multi  disiplin.

Kompetensi lainnya/pilihan  lulusan Prodi Ilmu Pemerintahan adalah:

  1. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasidalam pengembangan ilmu pemerintahan dan politik lokal;
  2. Memiliki kemampuan untuk menerapkan bidang  ilmu pemerintahan dan politik lokal dalam bidang keahlian lain;
  3. Memiliki  kemampuan untuk menganalisis  berbagai  gejala pemerintahan dalam masyarakat;
  4. Memiliki  wawasan  dan  pengetahuan  yang  luas  berkaitan dengan perkembangan bidang pemerintahan baik yang berskala internasional, nasional, regional maupun lokal.